IDNPERS.COM, BENGKULU – Kejaksaan Tinggi Bengkulu di bawah kepemimpinan, Rina Virawati, SH., MH., menggelar apel Pencanangan dan Penandatanganan komitmen bersama dalam upaya membangun zona integritas wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Apel yang berlangsung pada Senin, (5/02/2024), diadakan di halaman Kantor Kejati Bengkulu yang terletak di Jl. S. Parman 02 Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius S. Sidabutar, SH., MH., serta seluruh Asisten, Koordinator, Kasi/Kasubbag, dan pegawai di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Rina Virawati, SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pencanangan Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan komitmen bersama dan pakta Integritas merupakan wujud kesungguhan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meneguhkan dedikasi kinerja dalam mewujudkan Zona Integritas.
“Komitmen ini merupakan langkah konkret dalam melawan korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Kami bertekad untuk mewujudkan Kejaksaan yang modern, profesional, bermartabat, dan terpercaya,” ujar Rina Virawati, SH., MH.
Rina Virawati, SH., MH. juga menjelaskan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan bagian dari amanat presiden RI Nomor: 81/2010 tentang Grand Design Reformasi tahun 2010-2025. Untuk mencapai Zona Integritas menuju WBK, diperlukan perhatian pada beberapa komponen penting seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Dengan memenuhi komponen tersebut, kita dapat memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran Kejaksaan melalui penegakan hukum yang berkeadilan, pasti, dan bermanfaat,” tambahnya.
Rina Virawati, SH., MH. juga mendorong seluruh staf untuk mempertahankan pencapaian tahun sebelumnya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan melakukan perubahan yang diperlukan. “Kita harus membangun paradigma bahwa setiap tindakan pegawai kejaksaan akan memengaruhi citra institusi ini di matay masyarakat,” tegasnya.
